RIAU, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2015, yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, melalui sidang paripurna yang dilaksanakan pada Selasa (14/06/2016).

Dalam paripurna tersebut, Sunaryo bertindak selaku pimpinan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2015.

Selain dipimpin oleh dr Sunaryo, dalam rapat paripurna istimewa tersebut juga didampingi oleh Wakil Ketua Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman dan Manahara Manurung. Dihadiri Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Kepala BPK RI diwakili Anggota III BPK RI Prof Eddy Mulyadi.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI diserahkan Kepala BPK RI diwakili Anggota III BPK RI, Prof Eddy Mulyadi kepada Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo.  Kemudian, Kepala BPK RI yang diwakili anggota III BPK RI Prof Eddy Mulyadi, menyerahkan LHP BPK RI kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Dalam kesempatan itu, Prof Eddy Mulyadi Soepardi mengatakan, BPK RI sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi Riau, yang telah berhasil memperoleh opini tanpa pengecualian dalam tahun anggaran 2015.

Anggota III BPK RI, Edy Soepriadi serahkan opini WTP kepada Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, disaksikan 3 pimpinan DPRD Riau, Sunaryo, Noviwaldy Jusman, dan Manahara Manurung, Selasa (14/6)
Dengan demikian, menurut Edy Mulyadi, Pemprov Riau setakat ini mampu menunjukan konsistennya, untuk dapat menjalankan sistem berbasis akural tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini tentunya sangat membanggakan, karena tahun anggaran 2015 merupakan tahun pertama berbasis akural secara penuh. Artinya Pemprov Riau secara konsisten telah menunjukan konsistennya, untuk dapat menjalankan sistem berbasis akural tersebut, sesuai dengan peraturan,” tutur Edy.

Namun demikian, menurut Edy, masih ada tiga poin yang harus segera dibenahi oleh Pemprov Riau, pertama penataan aset yang masih belum sepenuhnya selesai dilaksanakan, dan masih terdapat sisa aset yang belum ada nilainya hingga saat ini.

Kemudian poin kedua menurutnya adalah, masih terdapat penganggaran yang bukan merupakan kewenangan Pemprov Riau sebesar 119,24 miliar, kemudian ketiga adalah, ketidaktepatan pemberian honor atas pekerjaan tugas dan fungsi rutin sebesar 1,39 miliar.

“Hal tersebut harus segera ditindaklanjuti, dan harus dilakukan pembenahan oleh pemerintah Provinsi Riau sesegera mungkin,” imbuhnya.

Selain itu, Eddy Mulyadi Soepradi menyatakan, BPK RI memberikan apresiasi kepada Gubernur Riau dan DPRD Riau beserta jajaran secara bersama-sama dapat mewujudkan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Sesuai peraturan tata kelola dan keuangan negara kepala daerah untuk membuat ranperda pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD kepada DPRD Riau berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa BPK RI.

“Pemeriksaan merupakan bagian tugas konstitusi yang diamanatkan kepada BPK RI, LHP BPK RI diserahkan kepada Gubernur Riau dan DPRD Riau selanjutnya untuk disusun Ranperda pertanggungjawaban penggunaan apbd. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Riau, BPK RI memberikan Opini WTP terhadap pemeriksaan tahun anggaran 2015,” terang Eddy.

Arsyajuliandi Rachman menyampaikan pidato saat sidang paripurna di DPRD Riau, Selasa (14/6)
Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, WTP yang diperoleh saat ini sama dengan tahun sebelumnya. Ia berharap, pemerintah Provinsi Riau jangan sampai terbuai dengan hasil yang didapat ini, tapi harus berupaya untuk lebih baik lagi.

“Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan saktker yang ada di Provinsi Riau tentunya juga sudah punya rencana untuk memperbaiki lagi, agar kedepannya lebih baik lagi. Kita jangan berpuas diri dengan hal yang sekedar opini itu saja, yang paling penting bagaimana pelaksanaan di lapangan betul-betul berjalan dengan bagus, ini kan hanya masalah administrasi dan kepatuhan saja yang kita dapatkan,” imbuhnya.

Sunaryo juga menyampaikan, pihaknya berharap hal ini dapat segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau, agar dapat menjaga kestbilan keuangan dan dapat kelola keuangan dengan lebih baik lagi kedepannya.

DPRD Riau berharap agar SKPD di lingkup Pemprov Riau untuk  segera dapat menindaklanjuti. “Supaya dapat menjaga kestabilan keuangan dan dapat kelola keuangan dengan lebih baik lagi,” ujar Sunaryo.

Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, Pemprov Riau akan segera menindaklanjuti terhadap hasil temuan BPK RI tersebut, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan selama 60 hari untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK RI tersebut. “Kita akan segera menindaklanjut, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” tuturnya. (adv)

RIAU, PEKANBARU - Belum adanya nomor pokok dari sekretariat dewan membuat pengajuan hak angket dewan dalam rapat paripurna DPRD Riau terkait pembayaran hutang eskalasi terpaksa diundur sembari menunggu dijadwalkan kembali. 

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Ade Agus Hartanto Anggota Komisi E DPRD Riau
"Rencananya memang hari ini hak angket akan disampaikan dalam paripurna, tapi karena belum adanya nomor pokok dari sekretariat, maka terpaksa kita undur dulu," kata Ade Agus Hartanto, salah seorang pengusul hak angket kepada media, Senin (28/03/16). 

Jika nomor pokok ini sudah didapatkan, maka pengusul akan menyampaikan penggunaan hak angket ini kepada pimpinan DPRD Riau. Selanjutnya pimpinan akan membawa ke rapat BanMus untuk kemudian menjadwalkan ulang paripurna yang dimaksud. 

"Kita ingin semuanya tuntas, tidak ada yang perlu dirahasiakan di dewan ni. Kita ingin mengetahui proses masuknya pembayaran hutang eskalasi yang sebelumnya tidak pernah disahkan anggarannya di dewan," ungkapnya. 

Kemudian sebutnya, sampai saat ini, sudah 16 orang anggota dewan yang sudah menandatangani persetujuan untuk menggunakan hak angket ini. Jumlah tersebut sudah memenuhi persyaratan dalam mengajukan hak angket. 

"Persyaratan untuk mengajukan hak angket ini sudah terpenuhi, 16 orang dari lintas fraksi. Mudah-mudahan semua pihak tidak mengartikan ini sebagai sebuah hal yang bersifat negatif terhadap pemerintah. Pada intinya, kita ingin tahu, kenapa dilunasi juga eskalasi ini, itu saja" tutupnya.(ria/leg03)

RIAU, PEKANBARU - Pelayanan dan kebersihan di lingkungan DPRD menjadi sorotan kalangan anggota dewan saat ini. Pasalnya masih terlihat di sekretariat dan  gedung DPRD yang kotor terutama toilet. 

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Untuk itu dewan memberikan deadline selama satu bulan kepada Sekwan DPRD Riau untuk membenahi itu semua. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Riau M Adil. Dikatakannya, anggota dewan kerap mendengar keluhan dan bahkan merasakan masih belum maksimalnya pelayanan sekretariat DPRD kepada anggota dewan.

"Selama ini baik pelayanan maupun kebersihan gedung DPRD masih semerawut. Untuk itu kami harapkan Sekwan baru ini dapat memberikan perubahan.Sekwan baru diberi deadline satu bulan untuk melakukan pembenahan di lingkungan DPRD Riau," Ujarnya.

Tidak hanya masalah, pelayanan dan kebersihan saja, kalangan dewan juga menyoroti kurang maksimalnya kinerja pegawai meski secara jumlahnya  banyak di gedung DPRD Riau tersebut.

Dari beberapa pertanyaan dewan kepada sekwan saat melakukan rapat Badan musyawarah (Banmus), satu hal yang menjadi sorotan juga mengenai banyaknya pegawai baik PNS maupun kontrak yang tidak sebanding dengan jumlah anggota DPRD.

"Jumlah pegawai di DPRD Riau 331 orang, sementara itu anggota dewan hanya 65 orang. Tentunya jumlah ini berbanding terbalik, apalagi masih banyak anggota dewan yang merasa belum terlayani dengan maksimal. Sekwan yang baru kami beri baru waktu satu bulan untuk menjelaskan peran pegawainya," paparnya

Jika nantinya ditemukan jumlah pegawai tersebut melebihi kapasitas kerja yang ada di DPRD. Anggota Komisi E DPRD tersebut mengatakan bisa saja dilakukan rasionalisasi. 

"Evaluasi itu bisa saja dilakukan, karena kalau di politik ini bisa-bisa saja. Nantinya kalau tidak ada perubahan maka bisa saja dilakukan rapat Banmus lagi dengan Sekwan," jelas Adil.(ria/leg03)

RIAU, PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyatakan sudah ada 17 orang legislator yang sudah menandatangani hak angket untuk mengusut kasus dana Eskalasi ((hasil penghitungan penyesuaian harga, red) sebanyak Rp.222 Milyar.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
HM. Adil anggota Badan Anggaran DPRD Riau
"Sepengetahuan saya udah 17 orang anggota DPRD yang menandantanganinya, kita tinggal menunggu tahapan selanjutnya"ujar HM. Adil anggota Badan Anggaran DPRD Riau ini kepada Wartawan, Jumat sore (25/3/2016).

Dijelaskan HM Adil lagi, dalam Tatib (Tata Tertib, red), sedikitnya 10 orang anggota maka hak angket tersebut dapat dilaksanakan.

Pembayaran dana eskalasi yang dilakukan oleh Pemprov Riau ini dikatakan oleh HM Adil, sudah masuk kategori kasus dugaan korupsi. Pasalnya dana yang diajukan didalam APBD-P Riau tahun 2015, tanpa melalui persetujuan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau meskipun sempat dibahas namun ditolak.

Dimana dana eskalasi sejumalah Rp.222.895.826.691 tersebut untuk membayar hutang kepada 8 perusahaan kontraktor pada APBD Perubahan tahun 2015 lalu.

HM Adil mengaku mendapat kabar ada fee (komisi, red) sebesar 2 persen yang diberikan kepada oknum-oknum yang terlibat dalam skenario meloloskan duit itu.

"Tunggu dan ikuti perkembangannya. Yang terlibat, siap-siap saja. Aparat hukum harus mengusut," pintanya.

Temuan mencurigakan ini juga disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau. Dikatakan, berdasarkan PP Nomor 70, pembayaran hutang tak boleh melebihi 10 persen dari nilai proyek.

Untuk diketahui, kasus ini berawal atas adanya permohonan dari 8 perusahaan melalui BANI terkait eskalasi ini adanya selisih perhitungan harga terkait 9 proyek multi years yang dikerjakan.

Akhirnya, melalui putusan No. 352/V/ ARB-BANI/2010 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, BANI meminta Pemprov Riau membayarkan hutang eskalasi itu kepada rekanan. Dalam putusan itu, perusahaan rekanan beralasan, eskalasi harga, harusnya berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pasal 9 Ayat 1. Dimana, perhitungan eskalasi harga dimulai sejak bulan Desember 2004, yaitu sejak bulan pertama pekerjaan.

Sementara, Pemprov Riau meyakini, berdasarkan Pasal 9 ayat 4 dari kontrak, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 105/ PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005, eskalasi harga dimulai sejak bulan Oktober 2005 sesuai dengan lahirnya kebijakan moneter terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Akhirnya, Mahkamah Agung (MA) pun menguatkan putusan BANI tersebut. Melalui putusan Nomor 709 K/Pdt.Sus/2011. Hakim Mahkamah Agung yang diketuai H Muhammad Taufik, SH, MH, menolak keberatan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas putusan banding sebelumnya yang menguatkan putusan BANI.

Putusan itu, mewajibkan Pemprov Riau untuk membayar eskalasi harga pada APBD Perubahan 2015 kepada 8 perusahaan rekanan dengan jumlah total sebesar Rp322.395.826.691.

Rinciannya, untuk PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk sebesar Rp113.841.020.412, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp41.215.592.443, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp31.504.906.623, PT Hutama Karya (Persero) Tbk berkerjasama dengan PT Duta Graha Indah sebesar Rp49.853.904.365, PT Waskita Karya (Persero) sebesar Rp20.459.969.777, PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp29.580.157.994, PT Modern Widya Technical yang bekerjasama dengan PT Anisa Putri Ragil sebesar Rp11.520.971.085 dan PT Harap Panjang sebesar Rp24.419.304.658.

Dalam perjalanannya, BPKP sendiri justru menyatakan total hutang eskalasi yang harus dibayar sebesar Rp220 Milyar. Perbedaan angka antara BPKP dan BANI yang dikuatkan MA inilah yang membuat DPRD Riau sengaja tak menganggarkan pembayaran hutang itu di APBD Perubahan tahun 2015 lalu.

Namun, tiba-tiba diketahui, telah dibayarkan oleh Pemprov Riau dengan alasan adanya rekomendasi dari DPRD dalam pengusulan itu.(ria/leg03)

RIAU, PEKANBARU - Untuk mengetahui jumlah pegawai yang bertugas di DPRD Riau, Komisi A bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) pegawai di lapangan upacara Gedung DPRD, Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin (14/3/2016).

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Dari pantauan awak media di lapangan, terlihat sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Hasmi Setiadi, dan Anggota Komisi A bersama Sekwan tersebut untuk mengetahui jumlah pegawai yang ada dan yang hadir di DPRD, apakah kurang atau kelebihan.

Dalam sidak tersebut, semua pegawai, baik yang PNS, Kontrak, CS, serta Satuan Keamanan Gedung DPRD dikumpulkan di tengah lapangan upacara gedung DPRD, dengan seluruh pegawai disuruh berbaris sesuai dengan bagian masing-masing. Dan langsung dihitung jumlahnya oleh masing-masing anggota Komisi A DPRD Riau.

Ketua komisi A DPRD, Hasmi Setiadi menjelaskan, sidak dilakukan berdasarkan hasil rapat bersama Sekwan. "Dengan menyampaikan hasil jumlah pegawai yang bertugas di DPRD tersebut, Sekwan meminta masukan kepada kami karena ini merupakan pekerjaan yang berat," katanya.

"Sekwan memberikan data kepada kami jumlah pegawai yang ada di sini, dengan jumlah 331 orang. Karena itu, kami mengumpulkan mereka di sini. Allhamdulillah, kami sudah dapat datanya, ada yang sakit, izin cuti, umroh, dan yang ikut pansus, bahkan yang tidak ada kabarnya juga ada," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya dari Komisi A meminta kepada Sekwan untuk melakukan follow up terhadap jumlah yang didapatkan dari sidak ini, apalagi yang tidak hadir dengan tidak ada kabar sama atau keterangan yang jelas.

"Kalau mereka masih bandel, kami minta Sekwan untuk memberikan tindakan, SP 1, SP 2 ataupun SP 3 terhadap pegawai tersebut. Dan juga tadi, kami minta untuk di dalam, seperti pengamanan gedung ini, supaya diberi ruang lebih. Mudah-mudahan dengan sidak ini bisa lebih dibenahi," paparnya.

Dijelaskannya juga, dengan jumlah pegawai yang ada di DPRD ini berbanding terbalik dengan jumlah anggota dewan yang ada DPRD. Ia mencontohkan, jumlah pegawai dengan anggota DPRD yang ada di  di Jawa Timur yang apabila jumlah anggota dewan 100, jumlah pegawai juga 100 untuk melayani dewan.

"Kalau di sini, kami belum tahu, apakah jumlah 331 pegawai ini memang difungsikan dengan benar. Itu yang kami data hari ini," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai jumlah yang banyak tersebut dan ke depannya akan dilakukan rasionalisasi terhadap pegawai tersebut, Hasmi mengatakan, itu merupakan tugas dari Sekwan di DPRD ini.

"Itu tugas sekwan, apakan ke depan akan dirasionalisasi, atau Sekwan memang membutuhkan pegawai-pegawai tersebut itu keputusan Sekwan," tutupnya.(ria/leg03)

RIAU, PEKANBARU - Untuk menyerap semua penghasilan dari sektor pajak yang selama ini tidak terserap maksimal oleh Provinsi Riau, Komisi C DPRD Riau merencanakan akan melakukan kerja sama dengan pihak Kanwil Pajak.

 http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson
Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson mengatakan, selama ini hasil sektor pajak yang dimiliki daerah lebih banyak tersalurkan ke kantor pusat atau Kanwil Pajak, karena rata-rata perusahaan yang ada di Riau tersebut berpusat di Jakarta.

“Kami sudah melakukan konsultasi dengan kementrian keuangan untuk membicarakan penyerapan sektor pajak ini. Karena memang pihak Kemenkeu mengakui, selama ini jika perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di Jakarta, maka mereka akan menyetor pajaknya setiap tahun ke daerah kantor itu berada,” kata Aherson, Kamis (24/3/2016).

Karena itu, dikatakan Aherson, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan pihak Kanwil pajak daerah, agar kedepannya penerimaan sektor pajak alat-alat berat yang beroprasi di Riau tersebut dapat langsung diterima oleh Provinsi Riau.

“Daftar penerimaan pajak itu kata kementerian bisa dipindahkan, dimana perusahaan itu beroprasi, contohnya kalau perusahaan itu beroprasi di Riau, maka Riau yang akan menerima pajak dari perusahan-perusahan tersebut,” tuturnya.

Sebelum kerjasama tersebut dilakukan, terlebih dulu akan dilakukan pembicaraan dengan pihak pajak, kemudian membicarakan kerjasama selanjutnya. Rencananya, pertemuan tersebut akan dilakukan pekan mendatang.(ria/leg03)

RIAU, PEKANBARU - Sebanyak 15 orang anggota DPRD Riau sudah menandatangani persetujan Hak Angket yang akan segera dilayangkan ke Pemprov Riau. Hak Angket ini diajukan terkait pembayaran eskalasi hutang proyek PON Riau pada APBDP 2015.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Asri Auzar, anggota DPRD Riau
"Sudah 15 orang anggota DPRD Riau menandatangani hak angket," ujar Asri Auzar, anggota DPRD Riau kepada media, Rabu (23/3/2016) di gedung DPRD.

Disampaikannya, wacana penggunaan hak angket DPRD Riau terhadap pembayaran hutang eskalasi tersebut, sebenarnya untuk mengungkap siapa dalang di balik polemik ini. 

Sebab, diketahui secara bersama DPRD Riau tidak pernah menganggarkan, apalagi menyetujui penganggaran untuk pembayaran hutang tersebut. Menurutnya, ini harus terungkap dan dijelaskan seterang-terangnya.  "Pertanyaannya itu saja. Prosedur memasukan hutang eskalasi ini ke APBD 2015, tidak pernah kita anggarkan, ini ada, pasti ada kucing dalam karung," ungkapnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman menyatakan dirinya siap menghadapi jika memang DPRD Riau mengajukan Hak Angket. "Kalau memang mekanismenya begitu mau apa lagi kita," kata Andi Rachman, begitu Plt Gubri biasa disapa, Senin (21/3/16).

Andi memastikan jika memang hak angket tersebut benar-benar terwujud, dirinya siap saja mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan. "Pokoknya kalau mekanisme itu ditempuh ya pasti dong. Sebagai mitra ya kita jalani," ujarnya.(ria/leg03)
Powered by Blogger.