BERITA RIAU, PEKANBARU - Sebagai upaya memberikan kontribusi bagi masyarakat disekitar lokasi pariwisata, DPRD Riau mencanangkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata secara mandiri oleh pemerintah. Tanpa melibatkan pihak ketiga atau investor dalam pengelolaan tersebut.

http://www.riaucitizen.com/search/label/Berita%20Riau
Ade Hartati, anggota Komisi E DPRD Riau
Hal inilah yang menjadi dasar Pansus DPRD Riau yang membahas pengembangan pariwisata melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Daerah ini dinilai sukses mengembangkan pariwisata tanpa menggandeng investor.

Anggota Pansus Ade Hartati mengatakan, jika pengelolaan pariwisata dilakukan secara mandiri, pihak pemerintah bisa memperhatikan dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat kecil yang ada di area pariwisata tersebut, sehingga memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat di sana.

“Pengembangan pariwisata di Yogjakata mengacu kepada ekonomi kreatif, mengutamakan masyarakat kecil tanpa ada investor di dalamnya.Dengan demikian, pemerintah juga bisa memperhatikan lebih masyarakat yang ada di sana,” kata Ade, Rabu (16/3).

Ditambahkan anggota Komisi E DPRD Riau ini, jika menggunakan investor dalam mengelola pariwisata, dikhawatirkan tidak memberikan dampak atau tidak ada multiplayer efek terhadap ekonomi masyarakat setempat. Padahal salah satu tujuan pengembangan pariwisata adalah untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

“Kalau menggunakan investor maka multi player efeknya tidak begitu terasa, sama seperti Provinsi Bali yang menggunakan investor dalam pengelolaan pariwisatanya. Karena itu, kita akan berupaya menyusun aturan dalam Ranperda pariwisata ini dengan mempertimbangkan kepentingan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Namun demikian, menurut Ade masih ada kendala yang akan dihadapi, karena persoalan pariwisata ini juga berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, dan juga Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah, serta rencana induk pengembangan pariwisata. 

“Hingga saat ini RTRW kita belum disahkan. RPJMD akan kita cek dan rencana induk pengembangan pariwisata juga akan menjadi kajian kita,” imbuhnya.

Ade yang juga ketua Fraksi PAN DPRD Riau menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya melakukan rapat, untuk membahas dan mensinkronkan hasil yang didapat dari kunjungan kerja tersebut. Untuk selanjutnya baru kemudian akan dibahas dalam bentuk ranperda.(ria/leg03)

Post a Comment

Powered by Blogger.